Benjamin: Pembatasan Kebebasan Wartawan dan Peneliti HAM Yang Dilakukan Oleh NKRI Adalah Pelanggaran Terhadap Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik


Dua Jurnalis Perancis, Thomas Charles Tendies dan Valentine Burrot

Dua Jurnalis Perancis, Thomas Charles Tendies dan Valentine Burrot

Jayapura, Jubi – Sejak ditahan bulan Agustus lalu, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois akan diadili minggu depan.

Benjamin Ismaïl, Kepala Bagian Asia-Pasifik Reporters Without Borders (RSF) kepada Jubi menegaskan sebagai negara yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 2006, Indonesia tidak bisa mengabaikan Pernyataan Komite HAM PBB No 34, yang diadopsi pada tahun 2011.

Pernyataan ini, menurut Benjamin, menyebutkan “pembatasan kebebasan wartawan dan peneliti hak asasi manusia yang dilakukan oleh dalam negara penandatangan Kovenan tersebut adalah pelanggaran terhadap kovenan tersebut. Termasuk dalam hal ini perjalanan ke lokasi yang terkena dampak konflik, situs bencana alam dan lokasi di mana ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Reporters Without Borders, lembaga tempat Ismail bekerja, yang aktif mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, telah merilis pernyataan mereka yang mendesak Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran dalam kasus Dandois dan Bourrat ini.
“Indonesia tidak bisa bangga diri menjadi demokrasi terbesar ketiga di dunia tanpa menghormati kebebasan dasar dan hak asasi manusia.” tulis RSF dalam rilis pers yang diterima Jubi, Kamis (16/10) pagi.

Melalui rilis ini juga, Reporters Without Borders menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2012, Indonesia seharusnya menjamin pelaksanaan rekomendasi UPR sebagai bagian “due process of law”.

“Indonesia saat ini telah mengambil alih kepresidenan Kemitraan Pemerintah global dan sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Milan dan pertemuan G20 di Australia. Posisi ini menempatkan Indonesia punya kewajiban menunjukkan komitmennya untuk kebebasan informasi dan hak fundamental dan universal untuk menginformasikan sesuatu.

Saat ini, index kebebasan pers Reporters Without Borders 2014, Indonesia berada di posisi 132 dari 180 negara. Salah satu faktor penting yang menempatkan posisi Indonesia di posisi rendah ini adalah kurangnya transparansi dan pembatasan laporan jurnalistik di Papua. (Victor Mambor)

Source : http://tabloidjubi.com/2014/10/17/mengapa-indonesia-harus-melepaskan-dua-wartawan-prancis-yang-ditahan/

Komentar Yali Voice

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s