Jokowi Diminta Buka Akses Bagi Pemantau Asing ke Papua


JAYAPURA – Presiden baru Indonesia Joko Widodo harus mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk memperbaiki situasi HAM Indonesia yang mencemaskan. Hal itu dilandaskan Amnesty International. Selain itu, Amnesty International juga menyerukan  kepada Presiden terplih  Joko Widodo untuk membuka akses secara bebas dan tanpa halangan ke Papua bagi para pemantau internasional (asing), termasuk Organisasi Non-Pemerintah dan jurnalis asing, sebagaimana yang dijanjikannya pada saat kunjungannya ke Papua di masa kampanye presiden. 
Sebab diakui sampai saat ini masih ada puluhan tahanan nurani (prisoners of conscience),  khususnya yang berasal dari Papua dan Maluku, masih ada dibalik penjara karena aktivitas politik damai mereka di Indonesia, dan harus segara dibebaskan. Pemenjaraan mereka yang terus berlangsung menjadi penanda terus tidak dihormatinya kebebasan berekspresi di sebagian wilayah di Indonesia.
“Joko Widodo, yang resmi diumumkan KPU sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli, telah menjanjikan untuk mengutamakan urusan hak asasi manusia selama masa pemerintahannya – termasuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran serius HAM di masa lalu, melindungi kebebasan beragama, mereformasi kepolisian dan membuka akses ke Papua bagi para pemantau internasional, “jelas  Richard Bennett, Direktur Amnesty International, untuk Asia Pasifik melalui pesan elektroniknya, Rabu 23 Juli.
Tambahnya, “Merupakan sesuatu yang membesarkan hati bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara tentang komitmennya untuk hak asasi manusia selama masa kampanye presiden; sekarang saatnya dia harus mewujudkannya,”katanya.
Pemerintahan yang baru memiliki kesempatan untuk membuka halaman baru menuju era di mana hak asasi manusia secara sejati dihormati di Indonesia. “Kemenangan Joko Widodo akan meningkatkan harapan banyak aktivis hak asasi manusia dan korban yang telah berjuang melawan impunitas selama bertahun-tahun, harapan-harapan tersebut tidak bisa dihabisi, “tandasnya.
Sebagai langkah paling awal, Amnesty mendesak pemerintahan yang baru untuk mengambil evaluasi mendalam rekam jejak hak asasi manusia Indonesia selama dekade terakhir dan memformulasikan sebuah rencana aksi yang jelas. Yang juga penting, hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan aktor-aktor penting lainnya.

Rekomendasi-rekomendasi
Amnesty Internasional mendesak Presiden terpilih Jokowi segera setelah dilantik mengagendakan antara lain, melawan iklim impunitas bagi kejahatan-kejahatan masa lalu
Presiden harus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyelesaikan penyidikan-penyidikan terkait kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, yang diterimanya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan badan-badan lain, dan membawa para pelakunya ke muka hukum. Lebih lanjut, sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dibentuk sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional, yang juga bisa merekomendasikan upaya reparasi untuk memulihkan penderitaan para korban.

Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama
Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama jelas telah mengalami kemunduruan di beberapa tahun belakangan ini. Pemerintahan yang baru harus mencabut semua undang-undang dan peraturan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas agama yang telah digunakan untuk menjustifikasi gangguan dan serangan terhadap mereka.

Pelanggaran HAM oleh polisi
Amnesty International telah mendokumentasikan serangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, dan penggunaan kekerasan dan sejata api yang berlebih atau tidak perlu. Investigasi pidana atas pelanggaran HAM oleh polisi sangat jarang dilakukan, membuat banyak korban tanpa akses kepada keadilan dan reparasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) harus dibuat bekerja secara independen dari pemerintah, pengaruh politik, dan kepolisian itu sendiri. Mandatnya harus memperkuat institusi ini untuk, di antaranya, melakukan investigasi yang efektif dan membawa kasus-kasus langsung ke Jaksa Penuntut.

Promosi dan perlindungan HAM di ASEAN
Indonesia, yang memiliki GDP tertinggi di kawasan ini dan menjadi tuan rumah markas Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, secara cepat muncul menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Presiden Indonesia berikutnya harus mengambil peran ini secara serius dan membuat contoh bagi para tetangganya, dan dunia tentang  hak asasi manusia. Indonesia telah memainkan peran positif dalam membentuk badan-badan HAM kunci ASEAN sejak 2007 – komitmen ini harus terus dilakukan di bawah pemerintahan yang baru, secara khusus untuk memperkuat Komisi HAM Antar-Negara ASEAN (AICHR) untuk menjadi badan yang kuat dan benar-benar independen yang melindungi dan mempromosikan HAM di kawasan ini

Sumber : http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/15610-jokowi-diminta-buka-akses-bagi-pemantau-asing-ke-papua

Komentar Yali Voice

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s