AKsi Dukungan Pidato PM Vanuatu, Mr. Moana Kalosil Carcases & HUT IPWP ke-5, oleh KNPB Yahukimo


KNPBd YAHUKINMO, NEWS : Dekai – sesuai rencana sebelumnya, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah      Yahukinmo  hari ini Rabu, 16 Oktober  2013, 07.00 – 15.30, melakukan aksi damai dalam rangka mendukung penuh pidato Perdana Mentri Republic Of Vanuatu, Mr. Moana  Carcases Kalosil, dan memperingati hari lahirnya Internasional Parlementariant For West Papua (IPWP) pada 15 Oktober 2013.

Aksi demo damai yang di mediasi oleh media dalam negeri, komiter nasional Papua Barat secara nasional  di lakukan di seluruh tanah air Papua (sorong to samarai) termasuk Yahukinmo berjalan aman.  KNPBB wilayah yahukimo memediasi rakyat bangsa Papua Barat di Yahukinmo untuk melakukan aksi damai di Lapangan Kantor Bupati lama Dekai.
 Dari pantauan media ini, aksi di   beberapa titik secara serentak dilakukan, antara lain di jalan gunung, jalan seradala dan ruko.
 Sekitar 2.000-an masa itu pawai keliling kota Dekai sampai finish di titik sentral aksi. Masa aksi yang membawa sejumlah spanduk yang bertulisan “mendesak PBB meninjau kembali status politik Papua Barat 1969 yang penuh catat hukum dan moral, Kami Rakyat Papua Barat mendukung penuh Pidato Perdana Mentri Republik Of Vanuatu, Mr. Moana Carcases Kalosil, Indonesia segera tarik pasukan organic dan non-organik dari tanah Papua, dan sebagainya memadati lapangam kantor bupati lama Dekai, . Coordinator lapangan aksi Hakul Kobak mengambil langsung pangkung dan memimpin jalannya aksi damai tersebut. Orasi dilakukan secara bergantian, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pemerintah dan tokoh human right activist independence, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB, Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Yahukimo, OPM.
Salah seorang orator dari tokoh agama yang juga anggota persekutuan gereja – gereja di yahukimo (PGGY) mengatakan “Gereja tidak membiarkan dombanya jalan sendiri, gereja selalu ada di belakang, kami selalu dukung dalam doa dan saya secara pribadi dalam setiap aksi selalu bersama anak – anak. Jelas pdt OPM tersebut.
Ia juga mengatakan, kami PGGY mendukung penuh sikap pemerintah Republik Of Vanuatu dalam hal ini Perdana Mentri Vanuatu, Mr. Moana Carcases Kalosil yang membawa masuk persoalan Papua di dalam depat mejelis umum Perserikatan  Bangsa – Bangsa (PBB) pada 29 September 2013 di New York USA.
Kami juga melaporkan bahwa, Saat titik – titik pengumunan hasil pidato, perdana Mentri Vanuatu dan pembacaan pernyataan sikap terjadi penikaman sesama warga Yahukimo. Akibatnya salah seorang atas nama Dakius Soll meninggal di tempat kejadian perkara akibat terkena tikaman senjata tajam di bagian kanan perut dan yang lainnya luka serius akibat penikaman yang serius oleh pelaku yang tiba-tiba menyerang korban. Koorban atas nama Dias Soll masih merawat di Rumah Sakit Dekai.
Indikasi kuat bahwa pelaku di pasang oleh pihak ketiga atau inteligen Indonesia  dengan tujuan untuk membatalkan atau mengacaukan jalannya demontrasi KNPB bersama rakyat Papua di Yahukimo. Kejadian itu terjadi saat titik-titik pengumunan hasil pidato PM Vanuatu dan membacakan stepmen politik.
Kedua korban bukan anggota KNPB mereka itu masa aksi. Korban ditikam dan tewas di TKP di depan Telkomsel, 100 m dari tempat aksi.
Yang menjadi korban bukan masa KNPB yang seperti kitakan Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K.,  pada Bintang Papua (http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/9598-demo-knpb-di-yahukimo-1-tewas-dan-2-kritis)
Menurut saksi MK yang juga keluarga dekat korban saat di hubungi, ai mengatakan pelaku datang dari arah Pasar lama, ia membawa dua buah pisau dan satu buah parang. Pelaku sisip parang di belakang sedangkan kedua pisau itu dia sisip di bagian kiri dan kanan pingkang pelaku. Pekalu mengeluarkan pisau dari bagian kanan  pinggang dan langsung menikam korban yang saat itu tengah mendengar arahan dari kedua kepala kampung dari Distrik Sela kab. Yahukimo.
 Korban yang meninggal bahkan yang masih di rawat bukan anggota KNPB, peristiwa penikaman terjadi di luar areal titik sentral aksi KNPB yahukimo pada 16 Oktober 2013. Demikian penjelasan atas peristiwa ini.
S
  ang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh ? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan … Mari kita , pemimpin rekan saya , dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat . Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah . “
Pada bulan Mei Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap demonstrasi massa di provinsi Papua dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka  sasi Manusia (HAM) di propinsi  Papua, Indonesia dan status politik mereka.
2.    Mr. Moana  mengajak seluruh pemimpin Negara anggota PBB untuk mendukung pelanggaran dan penderitaan Rakyaty Bangsa Papua “ Mari kita , pemimpin rekan saya , dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat ”
3.    Orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini
4.    Mr. Moana, Dia telah menjadi pemimpin pertama negara manapun untuk akhirnya berdiri di depan PBB dan menuntut kemerdekaan dan kebebasan bagi rakyat Papua Barat, dalam debat Majelis Umum PBB pada 29 september 2013, pukul 06.40 – 10.30 waktu new York.
 
                                            STEKMEN POLITIK
Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena  gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing. Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus – 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah menyefakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.
Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo, bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks, tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).
Wilayah Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera nasional Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang  yang kita kenal hari ini dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.
Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.
Pepera pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.
Masa depan Bangsa Papua dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda.  Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera.  Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.
Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini. Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia.
Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda.
Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (professor Brasilia dalam ilmu pendidikan)menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.
Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.
Berdasarkan sejarah masa lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mendesak :
1.         1. Mendesak kepda PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh cacat Hukum dan moral.
2.        2. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Referendum sebagai solusi  untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.
3.      3.  Meminta Kepda Pemerintah Indonesia segera hentikan semua kebiyakan politik dan pembangunan di papua barat sebelum rakyat Papua Barat Menetukan Nasib Sendiri Melalui Referendum.
4.      4.  Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat mendukung Penuh terhadap pidato Perdana Mentri Vanuatu Mr. Moana Kalosil Carcasses, mendesak PBB mengirim Tim Khusus di Papua Barat.
5.      5.  Kami Bangsa Papua Barat, mendesak kepada Negara-negara anggota MSG Segera menidaklanjuti hasil keputusan KTT MSG  pada tanggal 20 juli lalu, tentang Hak Penentuan Nasib Senditri (Self Determinaton ) dalam waktu dekat.
6.     6.   Kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky
7.        7. Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat menyampaikan selamat  ulang tahun IPWP yang ke-5
Demikian setekmen Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih
Badan Pengurus Wilayah
Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB)
ttd.                                     ttd.
Erius Bahabol                                      Titus Salla
Ketua                                              Sekertaris Umum
Menindak Lanjuti :
PENANGGUNG JAWAB POLITIK
PARLEMEN RAKYA DAERAH (PRD) WILAYAH YAHUKIMO
 ttd.
AMINUS BALINGGA
KETUA
Tembusan  :
1.     Sekretariat IPWP
2.    Sekretariat ILWP
3.    Sekretariat MSG
4.    Kantor OPM di London Inggris
5.    Kantor OPM di Belanda
6.    Sekretariat FWC
7.    Arsip

Komentar Yali Voice

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s