Indonesia Harus Mengizinkan Protes Damai di Papua, Menekankan Kepala HAM PBB


[Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay. UN Photo / Violaine Martin]

[Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay. UN Photo / Violaine Martin]

Mencetak

2 Mei 2013 – Perserikatan Bangsa-Bangsa HAM kepala hari ini menyatakan keprihatinan atas tindakan keras baru pada demonstrasi massal di Papua, Indonesia minggu ini dan meminta pemerintah untuk mengizinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi.
“Insiden terbaru adalah contoh malang penindasan berkelanjutan kebebasan berekspresi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di Papua,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay. “Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam pelanggaran.”

Pada hari Selasa, polisi dilaporkan menembak dan menewaskan dua pengunjuk rasa di kota Sorong yang sedang menyiapkan untuk menandai peringatan 50 tahun Papua menjadi bagian dari Indonesia. Setidaknya 20 pengunjuk rasa ditangkap di kota Biak dan Timika pada tanggal 1 Mei. Banyak yang ditangkap karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.

Pillay menggarisbawahi perlunya kebijakan dan tindakan untuk mengatasi masalah yang mendasari dan keluhan dari penduduk lokal di Papua koheren. Dia mengatakan bahwa sejak Mei 2012, kantornya telah menerima 26 laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dan 45 kasus penyiksaan, banyak yang terkait dengan aparat penegak hukum.

“Hukum hak asasi manusia internasional menuntut Pemerintah Indonesia untuk melakukan menyeluruh, cepat dan tidak memihak penyelidikan insiden pembunuhan dan penyiksaan dan membawa para pelaku ke pengadilan,” kata Pillay.

“Belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua,” katanya, mendesak Indonesia untuk mengizinkan wartawan internasional ke Papua dan untuk memfasilitasi kunjungan oleh Pelapor Khusus Dewan HAM PBB.

Pada Maret, setidaknya 20 tahanan politik masih ditahan di Papua. Selama kunjungannya ke Indonesia pada bulan November, Pillay menyuarakan keprihatinan atas aktivis Papua dipenjara selama latihan damai kebebasan berekspresi, dan mengatakan ia kecewa dengan penangkapan lanjutan.

Pillay mendorong pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Ham, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, mengenai kebebasan berekspresi, dan menekankan peran lembaga-lembaga dalam melindungi hak asasi manusia di negara ini.

sumber :http://linkis.com/www.un.org/apps/news/gk3w

Komentar Yali Voice

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s