Indonesia Memberlakukan Pembatasan Baru Pada Papua LSM


Indonesia Memberlakukan Pembatasan Baru Pada Papua LSM
Human Rights Watch mengatakan Hak kebebasan berekspresi, berserikat terbatas

 WELLINGTON, Selandia Baru (Radio Selandia Baru Internasional, 21 Juli 2013) – Human Rights Watch mengatakan undang-undang baru di Indonesia yang memberikan pemerintah kekuasaan yang luas untuk menutup LSM akan mengekspos masyarakat sipil untuk masalah luas di Papua Barat.
Undang-Undang Organisasi Massa membebankan gamut luas kewajiban dan larangan terhadap kegiatan LSM, dan keterbatasan yang parah pada kebebasan berekspresi dan berserikat.

Hukum LSM mewajibkan masyarakat sipil untuk mematuhi menghormati monoteisme, tanpa memandang orientasi agama atau sekuler mereka, dan menyatakan bahwa LSM harus “mempertahankan nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” terlepas dari orientasi keagamaan atau sekuler mereka.

HRW Phil Robertson mengatakan hukum mencerminkan keinginan kalangan anggota parlemen bagi LSM yang akan diambil dari gambar.

“Hal ini pada dasarnya membangun instrumen mentah untuk memungkinkan pemerintah Indonesia untuk pergi setelah siapapun yang diinginkannya dalam masyarakat sipil untuk alasan apapun yang mereka inginkan. Maksudku itu pada dasarnya cek kosong untuk represi pemerintah kegiatan LSM,” kata Phil Robertson.

Radio Selandia Baru Internasional: http://www.rnzi.com
Hak Cipta © 2013 RNZI. Semua Hak Dilindungi

http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2013/July/07-22-02.htm#.Ue3Xc0mkRCw.twitter

Komentar Yali Voice

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s